1. Pengertian
- APBN adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluuaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintah yang bersangkutan.
- APBD adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.
2. Dasar Hukum
a) Dasar hukum APBN :
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Bunyi pasal 23:
- ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
b) Dasar Hukum APBD :
Dasar Hukum Keuangan daerah dan APBD
Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD
adalah sebagai berikut :
- UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.
3. Fungsi
a.
APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran
dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional,
mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan
secara umum.
- Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
- Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
- Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
b.
APBD
APBD yang disusun oleh setiap daerah memiliki fungsi
sebagai berikut.
- Fungsi
Otorisasi
APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah
dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun.
- Fungsi
Perencanaan
APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang
bersangkutan.
- Fungsi
Pengawasan
APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi
pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
- Fungsi
Alokasi
Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas
sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan
oleh pemerintah daerah.
- Fungsi
Distribusi
Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk
pembelanjaan- pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan
mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.
4.
Prinsip
Penyusunan
a. Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:- Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
- Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
- Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip
penyusunan APBN adalah:
- Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
- Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
APBN disusun
dengan berdasarkan azas-azas:
- Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
- Penajaman prioritas pembangunan
- Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
b.
Prinsip
Penyusunan APBD
Prinsip-prinsip dasar (azas)
yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam
pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
- Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
- Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
- Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah.
5.
Tujuan
- Tujuan APBN :
APBN memiliki tujuan sebagai
pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan
untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan
perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
- Tujuan APBD :
APBD disusun dengan
tujuan untuk mengatur pembelajaan daerah dari penerimaan
yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yangditetapkan, yaitu
menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.