Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

APBN & APBD

1.              Pengertian

• APBN adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluuaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintah yang bersangkutan.
• APBD adalah sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.

2.              Dasar Hukum

a)   Dasar hukum APBN :

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bunyi pasal 23:

• ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
• ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

b)  Dasar Hukum APBD :

Dasar Hukum Keuangan daerah dan APBD

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut :

• UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

3.              Fungsi

a.      APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

b.     APBD

APBD yang disusun oleh setiap daerah memiliki fungsi sebagai berikut.

• Fungsi Otorisasi

APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun.

• Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

• Fungsi Pengawasan

APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

• Fungsi Alokasi

Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

• Fungsi Distribusi

Sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan- pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.

4.              Prinsip Penyusunan

a.   Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

• Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
• Penajaman prioritas pembangunan
• Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

b.   Prinsip Penyusunan APBD

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

• Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
• Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
• Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
• Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
• Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
• Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah.

5.              Tujuan

• Tujuan APBN :

APBN memiliki tujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

• Tujuan APBD : 

APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelajaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yangditetapkan, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Pendapatan Nasional

PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

• —Dalam ilmu ekonomi pendapatan nasional merupakan konsep yang menarik untuk dipelajari. Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan pendapatan nasional. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara pasti diarahkan untuk meningkatkan untuk menstabilkan pendapatan nasional.

• —Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut merupakan suatu cara mengumpulkan informasi perhitungan terhadap hal-hal sebagai berikut. 
• Nilai berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
• Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional
• Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut.

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

• —  Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)

◦       Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu atau satu tahun termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut dan oleh penduduk negara lain yang tinggal di negara bersangkutan.

• —  Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP)

◦       Produk Nasional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat suatu negara selama periode tetentu baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

• —  Produk Nasional Netto (PNN) atau Net National Product (NNP)

◦       Produk Nasional Neto adalah produk nasional bruto dikurangi penyusutan barang barang pengganti modal dalam proses produksi.

• —  Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) = NNI

◦       Pendapatan Nasional Neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi

• Pendapatan Perseroan (Personal Income = PI)

◦       Pendapatan Perseroan adalah seluruh jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat ditulis dalam rumus :

◦       PI = NNI = transfer payment – (laba ditahan + iuran asudanri + iuran jaminan sosial + pajak perseorangan)

• —  Pendapatan Disposable/ setelah pajak (Disposible Income)

◦       Pendapatan Disposible adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Rumusnya:

◦       Disposible Income = Personal Income – Pajak Penghasilan

• —  PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

◦       Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu.

METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

—  Ada beberapa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional antara  lain sebagai berikut :

        Pendekatan Pendapatan

• Pendekatan Pendapatan (income a product) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.

Kompensasi Pekerja

o   Pekerja mendapat upah dan gaji serta penerimaan lain, seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya.

—  Keuntungan Perusahaan

o    Merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya

—  Pendapatan Usaha Perorangan

o   Merupakan pendapatan yang diterima dari enggunaan tenaga kerja dan hasil usaha orangan, seperti petani

—  Pendapatan Sewa

o   Merupakan balas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi

—  Bunga Netto

o    Bunga neto dibayar oleh perusahaan sikurangi dengan bunga uang diterima oleh perusahaan, ditambah netto yang diterima dari luar negeri.

• Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut           :
  
  o NI = Yw + Yr + Yi + Yp
  o   Keterangan :
  NI = Pendapatan Nasional
  Yw = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya
  Yr = Pendapatan bersih dari sewa
  Yi = Pendapatan dari bunga
  Yp = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

        Pendekatan Produksi 

• Penghitungan pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian.

• —  Agar tidak terjadi perhitungan ganda, yang dihitung hanyalah nilai tambah (added value) yang diciptakan atau diproduksi.

        Pendekatan Pengeluaran

• Diperoleh dengan cara menjumlakan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa (C) pengeluaran investasi (I), tabungan (S), pengeluaran pemerintah (G), pengeluaran sektor ekspor impor (X-M)

• —  Pendekatan ini dapat dirumuskan:

• PDB = C + I + G + (X-M)  atau PDB = C + S + G + (X-M)

• Keterangan :
• PDB : Produk Domestik Bruto
• C : Konsumsi rumah tangga
• I : Investasi
• S : Tabungan
• G : Pengeluaran pemerintah
• X : Total Expor
• M : Total Impor

MANFAAT PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

—  Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional bagi Kegiatan Perekonomian:

◦       Menilai tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi

◦       Merumuskan kebijakan pemerintah

◦       Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi

◦       Membandingkan tingkat Perekonomian antar daerah dan antar negara

◦       Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu

◦       Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai