October 2016

1. Kabinet Republik Indonesia pertama

- Masa bakti : 2 September 1945 - 14 November 1945

- Pimpinan kabinet : Ir. Soekarno

- Menjabat sebagai : Presiden

- Jumlah personil : 21 orang

- Pembentukan : Pada 2 September 1945, presiden membentuk kabinet yang pertama guna mewujudkan kehidupan konstitusional Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri dari 16 menteri dan juga diangkat pula Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara dan Juru Bicara Negara.

- Pembubaran : Dibubarkan karena penerbitan Maklumat Pemerintah tentang pemberian kesempatan untuk mendirikan partai politik.

2. Kabinet Sjahrir I

- Masa bakti : 14 November 1945 – 12 Maret 1946

- Pimpinan kabinet : Soetan Sjahrir

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 17 orang

- Program Kabinet :

1. Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.

2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara RI serta pembagunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.

3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan.

4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal Oeang Republik Indonesia (ORI)

- Pembentukan : Setelah adanya penerbitan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, Soetan Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P mengajukan maklumat K.N.I.P yang berisi tentang pembentukan kabinet dengan system parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

- Pembubaran : Program program kabinet masih sulit dijalankan karena diisi oleh banyak golongan, hal ini juga yang membuat Sjahrir kalang kabut. Sjahrir juga mendapat tekanan atas masuknya tentara Sekutu dan Belanda ke Indonesia, akhirnya ia tidak kuat mempertahankan kabinet yang tidak memiliki mayoritas suara. Hal ini membuat Sjahrir memberikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Soekarno dan secara resmi kabinet Soetan Sjahrir I dibubarkan.

3. Kabinet Sjahrir II

- Masa bakti : 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946

- Pimpinan kabinet : Soetan Sjahrir

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 25 orang

- Program Kabinet :

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka seratus persen.

2. Mempersiapkan rakyat negara disegala lapangan politik, ketrentaman, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis.

4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian.

- Pembentukan : Setelah Kabinet Sjahrir I runtuh, Soekarno meminta Persatuan Perjuangan untuk membentuk kabinet baru. Namun karena terbentuknya kelompok kelompok yang memiliki tujuan masing masing dalam diri PP, maka PP pun terpecah. Hal ini berarti PP dinilai tidak mampu untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya Soekarno menunjuk Soetan Sjahrir kembali untuk membangun kabinet dengan alasan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara massal.

- Pembubaran : Sjahrir memberikan konsesi pada Belanda bahwa mereka harus mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi tidak diindahkan oleh Belanda yang hanya mengakui wilayah Indonesia sebagai Sumatra, Jawa dan Madura. Sjahrir setuju dan disetujui dengan tiga utusan Indonesia yang dibawa ke Belanda. Namun pihak oposisi mengartikannya berbeda yang berujung pada penculikan Soetan Sjahrir di Kota Solo. Presiden Soekarno mengecam tindakan tersebut dan akhirnya Sjahrir dilepaskan. Pada 3 Juli Muh. Yamin bersama Mayjen. Sudarsono menuntut kabinet Sjahrir, permintaan tersebut ditolak dan mereka ditangkap karena dinilai melakukan kudeta.

4. Kabinet Sjahrir III

- Masa bakti : 2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947

- Pimpinan kabinet : Soetan Sjahrir

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 32 Orang

- Pembentukan : Pada pertengahan bulan, KNIP yang bersidang di Yogyakarta membuat usulan tentang perubahan kabinet Syahrir yang kedua menjadi kabinet koalisi, yang bertanggung jawab pada KNIP. Berhubung keadaan sudah mulai normal kembali, dikeluarkanlah Maklumat Presiden No.1 1946 dengan harapan kabinet dan badan resmi lainnya dapat bekerja kembali. Untuk menanggapi usul KNIP presiden menunjuk Sjahrir sebagai pembentuk kabinet koalisi.

- Pembubaran : Tanggal 8 Juni, Syahrir menyetujui adanya pemerintah sementara yang dimaksudkan. Keputusan Sjahrir ini dilakukan setelah berunding dengan anggota kabinet. Abdulmajid lalu dikirim ke Yogyakarta untuk menjelaskan konsesi Syahrir. Apa yang dilakukan Abdulmajid ternyata tidak sesuai yang diprediksi. Amir yang juga datang ke Yogyakarta, bersama Abdulmajid menemui sejumlah tokoh Sayap Kiri yang anti terhadap konsesi Sjahrir. Abdulmajid dan Amir malah menusuk Sjahrir dari belakang. Syahrir yang gusar memutuskan untuk menjelaskan sendiri keputusannya terkait penerimaan permintaan Belanda pada 26 Juni di Yogyakarta. Melihat tangan-tangan kanannya sudah bergerak tidak sesuai kemauan, Sjahrir memutuskan untuk menaruh jabatannya.

5. Kabinet Amir Sjarifuddin I

- Masa bakti : 3 Juli 1947 – 11 November 1947

- Pimpinan kabinet : Amir Sjarifuddin

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 34 Orang

- Pembentukan : Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juni telah menunjuk Amir Sjarifoeddin, Sukiman, A.K Gani dan setiadjit sebagai formatur untuk membentuk kabinet koalisi, tetapi gagal. Presiden menuntut Perdana Menteri yang baru untuk membentuk kabinet koalisi antara PS, PNI, Masyumi, dan PBI. Akan tetapi usaha ini gagal. Akhirnya, Amir Sjarifoeddin berhasil membentuk kabinet koalisi tanpa Masyumi. Kemudian pada tanggal 3 Juli, kabinet baru dibawah pimpinan Amir Syarifuddin dilantik. Dan kabinet ini bertugas untuk menjawab nota dari Belanda. Nota balasan akhirnya dikirim oleh Kabinet amir pada tanggal 8 Juli. Isinya yang perlu mendapat perhatian adalah Pemerintah Republik ingin perhubungan luar negeri Republik Indonesia yang telah ada diberi tempat yang sesuai dalam rencana yang dimasudkan. Berkenaan dengan soal keamanan dan ketertiban dalam negeri, pemerintah tetap berpendirian seperti yang telah tertera dalam nota presiden.

6. Kabinet Amir Sjarifuddin I

- Masa bakti : 11 November 1947 – 29 Januari 1948

- Pimpinan kabinet : Amir Sjarifuddin

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 37 Orang

- Pembentukan : Setelah masuknya Masyumi dalam koalisi pemerintahan yang merubah komposisi kabinet menandai lahirnya Kabinet Amir Sjarifoeddin Jilid II yang lebih kuat lagi karena didukung oleh banyak partai

- Pembubaran : Pada saat perundingan berlangsung diadakan reshuffle Kabinet amir sjarifuddin. Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka mengahadapi perundingan dengan Belanda. Walaupun kabinet Amir merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah kabinet Amir menerima hasil perjanjian Renville, partai-partai politik kembali menentangnya dan menarik kembali menteri-menterinya dari kabinet.

7. Kabinet Hatta I

- Masa bakti : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949

- Pimpinan kabinet : Mohammad Hatta

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 17 Orang

- Program Kabinet :

1. Pelaksanaan Persetujuan Renville tentang gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik serta melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui komisi jasa-jasa.

2. Mempercepat pembentukan suatu Republik Indonesia Serikat yang demokratis dan berdaulat.

3. Rasionalisasi dan Rekonstruksi ekonomi dan angkatan perang Republik.

4. Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang.

- Pembentukan : Memasuki tahun 1948, kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jatuh bangunnya Kabinet Sjahrir dan Amir lebih banyak diakibatkan oleh oposisi diluar parlemen membuat Presiden Soekarno mencari figur pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan bangsa. Hatta dipandang memiliki kedudukan yang kuat baik ke luar dalam bidang diplomasi maupun ke dalam untuk menyatukan berbagai pertikaian partai politik.

v Kabinet Darurat

- Masa bakti : 16 Desember 1948 – 13 Juli 1949

- Pimpinan kabinet : S. Prawiranegara

- Menjabat sebagai : Ketua PDRI

- Jumlah personil : 12 Orang

- Pembentukan : Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

8. Kabinet Hatta I

- Masa bakti : 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949

- Pimpinan kabinet : Mohammad Hatta

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 19 Orang

- Catatan :

- Mohammad Hatta ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia untukKonferensi Meja Bundar dan sementara digantikan oleh Sri Sultan Hamangkubuwono IX .

- Surono digantikan J. Leimena pada 1 Desember 1949.

- Sukiman Wirjosandjojo, Djuanda, dan J. Leimena menjadi anggota delegasi KMB.

9. RIS

- Masa bakti : 20 Desember 1949 – 6 September 1950

- Pimpinan kabinet : Mohammad Hatta

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 17 Orang

- Catatan : Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini memerintah pada waktu kurang lebih bersamaan dengan Kabinet Halim di Yogyakarta.

10. Kabinet Susanto

- Masa bakti : 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950

- Pimpinan kabinet : Susanto Tirtoprodjo

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 10 Orang

- Catatan : Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Bertugas kurang lebih selama satu bulan pada periode 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950.

11. Kabinet Halim

- Masa bakti : 21 Januari 1950 – 6 September 1950

- Pimpinan kabinet : Abdul Halim

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 15 Orang

- Catatan : Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 – 6 September 1950. Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat memerintah di ibu kota RIS, Jakarta.

12. Kabinet Natsir

- Masa bakti : 6 September 1950 – 27 April 1951

- Pimpinan kabinet : Mohammad Natsir

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 18 Orang

- Program Kabinet :

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

- Prestasi :

- Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

- Indonesia masuk PBB.

- Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

- Pembubaran : Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu, Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No. 39/1950 yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir

13. Kabinet Sukiman – Suwirjo

- Masa bakti : 27 April 1951 – 3 April 1952

- Pimpinan kabinet : Sukiman Wirjosandjojo

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 20 Orang

- Program Kabinet :

1. Menjamin keamanan dan ketentraman.

2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

- Prestasi : Terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, dari program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

- Pembubaran : Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

14. Kabinet Wilopo

- Masa bakti : 3 April 1952 – 30 Juli 1953

- Pimpinan kabinet : Wilopo

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 18 Orang

- Pembubaran : Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

15. Kabinet Ali Sastroamidjojo I

- Masa bakti : 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

- Pimpinan kabinet : Ali Sastroamidjojo

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 20 Orang

- Program Kabinet :

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4. Penyelesaian Pertikaian politik.

- Prestasi :

- Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

- Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

- Pembubaran : NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

16. Kabinet Burhanuddin Harahap

- Masa bakti : 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956

- Pimpinan kabinet : Burhanuddin Harahap

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 23 Orang

- Program Kabinet :

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.

3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.

4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.

5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

- Prestasi :

- Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

- Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

- Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

- Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

- Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

- Pembubaran : Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh.

17. Kabinet Ali Sastroamidjojo II

- Masa bakti : 24 Maret 1956 – 9 April 1957

- Pimpinan kabinet : Ali Sastroamidjojo

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 25 Orang

- Prestasi : Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

- Pembubaran : Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

18. Kabinet Djuanda

- Masa bakti : 9 April 1957 – 10 Juli 1959

- Pimpinan kabinet : Djuanda

- Menjabat sebagai : Perdana Menteri

- Jumlah personil : 24 Orang

- Prestasi :

- Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.

- Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

- Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.

- Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

- Program Kabinet :

1. Membentuk Dewan Nasional.

2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.

4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya.

5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.