1.
Kabinet
Republik Indonesia pertama
- Masa bakti :
2 September 1945 - 14 November 1945
- Pimpinan kabinet :
Ir. Soekarno
- Menjabat sebagai :
Presiden
- Jumlah personil :
21 orang
- Pembentukan :
Pada 2 September 1945, presiden membentuk kabinet yang pertama guna mewujudkan
kehidupan konstitusional Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri dari 16
menteri dan juga diangkat pula Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris
Negara dan Juru Bicara Negara.
- Pembubaran :
Dibubarkan karena penerbitan Maklumat Pemerintah tentang pemberian kesempatan
untuk mendirikan partai politik.
2.
Kabinet
Sjahrir I
- Masa bakti :
14 November 1945 – 12 Maret 1946
- Pimpinan kabinet :
Soetan Sjahrir
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
17 orang
- Program Kabinet :
1.
Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah
berdasarkan kedaulatan rakyat.
2.
Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat
didalam usaha menegakkan Negara RI serta pembagunan masyarakat yang berdasarkan
keadilan dan perikemanusiaan.
3.
Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat
diantaranya dengan jalan pembagian makanan.
4.
Berusaha mempercepat keberesan tentang hal
Oeang Republik Indonesia (ORI)
- Pembentukan : Setelah adanya penerbitan Maklumat
Pemerintah tanggal 3 November 1945, Soetan Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja
K.N.I.P mengajukan maklumat K.N.I.P yang berisi tentang pembentukan kabinet
dengan system parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
- Pembubaran :
Program program kabinet masih sulit dijalankan karena diisi oleh banyak
golongan, hal ini juga yang membuat Sjahrir kalang kabut. Sjahrir juga mendapat
tekanan atas masuknya tentara Sekutu dan Belanda ke Indonesia, akhirnya ia
tidak kuat mempertahankan kabinet yang tidak memiliki mayoritas suara. Hal ini
membuat Sjahrir memberikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Soekarno
dan secara resmi kabinet Soetan Sjahrir I dibubarkan.
3.
Kabinet
Sjahrir II
- Masa bakti :
12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946
- Pimpinan kabinet :
Soetan Sjahrir
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
25 orang
- Program Kabinet :
1. Berunding
atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka seratus persen.
2. Mempersiapkan
rakyat negara disegala lapangan politik, ketrentaman, ekonomi, dan sosial untuk
mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Menyusun
pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis.
4. Berusaha
segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian.
- Pembentukan :
Setelah Kabinet Sjahrir I runtuh, Soekarno meminta Persatuan Perjuangan untuk
membentuk kabinet baru. Namun karena terbentuknya kelompok kelompok yang
memiliki tujuan masing masing dalam diri PP, maka PP pun terpecah. Hal ini
berarti PP dinilai tidak mampu untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya Soekarno
menunjuk Soetan Sjahrir kembali untuk membangun kabinet dengan alasan agar
tidak terjadi pertumpahan darah secara massal.
- Pembubaran :
Sjahrir memberikan konsesi pada Belanda bahwa mereka harus mengakui kedaulatan
Indonesia, tetapi tidak diindahkan oleh Belanda yang hanya mengakui wilayah
Indonesia sebagai Sumatra, Jawa dan Madura. Sjahrir setuju dan disetujui dengan
tiga utusan Indonesia yang dibawa ke Belanda. Namun pihak oposisi
mengartikannya berbeda yang berujung pada penculikan Soetan Sjahrir di Kota
Solo. Presiden Soekarno mengecam tindakan tersebut dan akhirnya Sjahrir
dilepaskan. Pada 3 Juli Muh. Yamin bersama Mayjen. Sudarsono menuntut kabinet
Sjahrir, permintaan tersebut ditolak dan mereka ditangkap karena dinilai
melakukan kudeta.
4.
Kabinet
Sjahrir III
- Masa bakti :
2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947
- Pimpinan kabinet :
Soetan Sjahrir
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
32 Orang
- Pembentukan :
Pada pertengahan bulan, KNIP yang bersidang di Yogyakarta membuat usulan
tentang perubahan kabinet Syahrir yang kedua menjadi kabinet koalisi, yang
bertanggung jawab pada KNIP. Berhubung keadaan sudah mulai normal kembali, dikeluarkanlah
Maklumat Presiden No.1 1946 dengan harapan kabinet dan badan resmi lainnya
dapat bekerja kembali. Untuk menanggapi usul KNIP presiden menunjuk Sjahrir
sebagai pembentuk kabinet koalisi.
- Pembubaran :
Tanggal 8 Juni, Syahrir menyetujui adanya pemerintah sementara yang
dimaksudkan. Keputusan Sjahrir ini dilakukan setelah berunding dengan anggota
kabinet. Abdulmajid lalu dikirim ke Yogyakarta untuk menjelaskan konsesi
Syahrir. Apa yang dilakukan Abdulmajid ternyata tidak sesuai yang diprediksi.
Amir yang juga datang ke Yogyakarta, bersama Abdulmajid menemui sejumlah tokoh
Sayap Kiri yang anti terhadap konsesi Sjahrir. Abdulmajid dan Amir malah
menusuk Sjahrir dari belakang. Syahrir yang gusar memutuskan untuk menjelaskan
sendiri keputusannya terkait penerimaan permintaan Belanda pada 26 Juni di
Yogyakarta. Melihat tangan-tangan
kanannya sudah bergerak tidak sesuai kemauan, Sjahrir memutuskan untuk menaruh
jabatannya.
5.
Kabinet
Amir Sjarifuddin I
- Masa bakti :
3 Juli 1947 – 11 November 1947
- Pimpinan kabinet :
Amir Sjarifuddin
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
34 Orang
- Pembentukan :
Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juni telah menunjuk Amir Sjarifoeddin,
Sukiman, A.K Gani dan setiadjit sebagai formatur untuk membentuk kabinet
koalisi, tetapi gagal. Presiden menuntut Perdana Menteri yang baru untuk
membentuk kabinet koalisi antara PS, PNI, Masyumi, dan PBI. Akan tetapi usaha
ini gagal. Akhirnya, Amir Sjarifoeddin berhasil membentuk kabinet koalisi tanpa
Masyumi. Kemudian pada tanggal 3 Juli, kabinet baru dibawah pimpinan Amir
Syarifuddin dilantik. Dan kabinet ini bertugas untuk menjawab nota dari
Belanda. Nota
balasan akhirnya dikirim oleh Kabinet amir pada tanggal 8 Juli. Isinya yang
perlu mendapat perhatian adalah Pemerintah Republik ingin perhubungan luar
negeri Republik Indonesia yang telah ada diberi tempat yang sesuai dalam
rencana yang dimasudkan. Berkenaan dengan soal keamanan dan ketertiban dalam
negeri, pemerintah tetap berpendirian seperti yang telah tertera dalam nota
presiden.
6.
Kabinet
Amir Sjarifuddin I
- Masa bakti :
11 November 1947 – 29 Januari 1948
- Pimpinan kabinet :
Amir Sjarifuddin
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
37 Orang
- Pembentukan :
Setelah masuknya Masyumi dalam koalisi pemerintahan yang merubah komposisi
kabinet menandai lahirnya Kabinet Amir Sjarifoeddin Jilid II yang lebih kuat
lagi karena didukung oleh banyak partai
- Pembubaran :
Pada saat perundingan berlangsung diadakan reshuffle Kabinet amir sjarifuddin.
Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka mengahadapi
perundingan dengan Belanda. Walaupun kabinet Amir merupakan kabinet koalisi
yang kuat, namun setelah kabinet Amir menerima hasil perjanjian Renville,
partai-partai politik kembali menentangnya dan menarik kembali
menteri-menterinya dari kabinet.
7.
Kabinet
Hatta I
- Masa bakti :
29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949
- Pimpinan kabinet :
Mohammad Hatta
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
17 Orang
- Program Kabinet :
1. Pelaksanaan Persetujuan Renville tentang gencatan senjata dan
prinsip-prinsip politik serta melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui
komisi jasa-jasa.
2. Mempercepat pembentukan suatu Republik Indonesia Serikat yang
demokratis dan berdaulat.
3. Rasionalisasi dan Rekonstruksi ekonomi dan angkatan perang Republik.
4. Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan
Jepang.
- Pembentukan :
Memasuki tahun 1948, kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang politik,
ekonomi, dan sosial. Jatuh bangunnya Kabinet Sjahrir dan Amir lebih banyak
diakibatkan oleh oposisi diluar parlemen membuat Presiden Soekarno mencari
figur pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan bangsa. Hatta dipandang memiliki
kedudukan yang kuat baik ke luar dalam bidang diplomasi maupun ke dalam untuk
menyatukan berbagai pertikaian partai politik.
v
Kabinet
Darurat
- Masa bakti :
16 Desember 1948 – 13 Juli 1949
- Pimpinan kabinet :
S. Prawiranegara
- Menjabat sebagai :
Ketua PDRI
- Jumlah personil :
12 Orang
- Pembentukan :
Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan
menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19
Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima
Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur
Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan
perundingan. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima,
tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam
rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia
(PDRI).
8.
Kabinet
Hatta I
- Masa bakti :
4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949
- Pimpinan kabinet :
Mohammad Hatta
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
19 Orang
- Catatan :
- Mohammad Hatta ditunjuk menjadi ketua delegasi
Indonesia untukKonferensi Meja Bundar dan sementara digantikan oleh Sri Sultan
Hamangkubuwono IX .
- Surono digantikan J. Leimena pada 1 Desember 1949.
- Sukiman Wirjosandjojo, Djuanda, dan J. Leimena menjadi
anggota delegasi KMB.
9.
RIS
- Masa bakti :
20 Desember 1949 – 6 September 1950
- Pimpinan kabinet :
Mohammad Hatta
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
17 Orang
- Catatan :
Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang
dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat
setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini
bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini memerintah pada waktu kurang
lebih bersamaan dengan Kabinet Halim di Yogyakarta.
10. Kabinet Susanto
- Masa bakti :
20 Desember 1949 – 21 Januari 1950
- Pimpinan kabinet :
Susanto Tirtoprodjo
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
10 Orang
- Catatan :
Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan sewaktu pembentukan Republik
Indonesia Serikat. Bertugas kurang lebih selama satu bulan pada periode 20
Desember 1949 – 21 Januari 1950.
11. Kabinet Halim
- Masa bakti :
21 Januari 1950 – 6 September 1950
- Pimpinan kabinet :
Abdul Halim
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
15 Orang
- Catatan :
Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 – 6 September 1950. Kabinet
ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu
kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang
kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat memerintah di ibu
kota RIS, Jakarta.
12. Kabinet Natsir
- Masa bakti :
6 September 1950 – 27 April 1951
- Pimpinan kabinet :
Mohammad Natsir
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
18 Orang
- Program Kabinet :
1.
Menggiatkan
usaha keamanan dan ketenteraman.
2.
Konsolidasi
dan menyempurnakan pemerintahan.
3.
Menyempurnakan
organisasi angkatan perang.
4.
Mengembangkan
dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
5.
Memperjuangkan
penyelesaian masalah Irian Barat.
- Prestasi :
- Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah
ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
- Indonesia masuk PBB.
- Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk
pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
- Pembubaran :
Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan
antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4
Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu, Masalah inilah yang
menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir.
Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya
sekitar pencabutan PP No. 39/1950 yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet
Natsir
13. Kabinet Sukiman
– Suwirjo
- Masa bakti :
27 April 1951 – 3 April 1952
- Pimpinan kabinet :
Sukiman Wirjosandjojo
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
20 Orang
- Program Kabinet :
1.
Menjamin
keamanan dan ketentraman.
2.
Mengusahakan
kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan
kepentingan petani.
3.
Mempercepat
persiapan pemilihan umum.
4.
Menjalankan
politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam
wilayah RI secepatnya.
- Prestasi :
Terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, dari program
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk
menjamin keamanan dan ketentraman.
- Pembubaran :
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan
terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
14. Kabinet Wilopo
- Masa bakti :
3 April 1952 – 30 Juli 1953
- Pimpinan kabinet :
Wilopo
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
18 Orang
- Pembubaran :
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia
terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada
presiden.
15. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- Masa bakti :
30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
- Pimpinan kabinet :
Ali Sastroamidjojo
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
20 Orang
- Program Kabinet :
1.
Meningkatkan
keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2.
Pembebasan
Irian Barat secepatnya.
3.
Pelaksanaan
politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4.
Penyelesaian
Pertikaian politik.
- Prestasi :
- Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota
parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
- Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
- Pembubaran : NU
menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam
kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
16. Kabinet
Burhanuddin Harahap
- Masa bakti :
12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
- Pimpinan kabinet :
Burhanuddin Harahap
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
23 Orang
- Program Kabinet :
1.
Mengembalikan
kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah.
2.
Melaksanakan
pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru.
3.
Masalah
desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
4.
Perjuangan
pengembalian Irian Barat.
5.
Politik
Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
- Prestasi :
- Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29
September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih
konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai
yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara
terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan
PKI.
- Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat
dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
- Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat
tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
- Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan
Kabinet Burhanuddin.
- Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan
mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober
1955.
- Pembubaran :
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai.
Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet
pun jatuh.
17. Kabinet Ali
Sastroamidjojo II
- Masa bakti :
24 Maret 1956 – 9 April 1957
- Pimpinan kabinet :
Ali Sastroamidjojo
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
25 Orang
- Prestasi :
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian
KMB.
- Pembubaran : Mundurnya
sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan
menyerahkan mandatnya pada presiden.
18. Kabinet Djuanda
- Masa bakti :
9 April 1957 – 10 Juli 1959
- Pimpinan kabinet :
Djuanda
- Menjabat sebagai :
Perdana Menteri
- Jumlah personil :
24 Orang
- Prestasi :
- Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia
melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut
teritorial.
- Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang
bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam
masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk
menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
- Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan
pergolakan di berbagai daerah.
- Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk
mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
- Program Kabinet :
1.
Membentuk
Dewan Nasional.
2.
Normalisasi
keadaan Republik Indonesia.
3.
Melancarkan
pelaksanaan Pembatalan KMB.
4.
Perjuangan
pengembalian Irian Jaya.
5.
Mempergiat/mempercepat
proses Pembangunan.
19.
20.
- Pembubaran :
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
